NAMA :
DELLA IRFIANIS
NPM :
21211825
KELAS :
3EB10
“Satu Visi – Satu Identitas – Satu Komunitas” – menjadi visi
dan komitmen bersama yang hendak diwujudkan oleh ASEAN pada tahun 2020. Tetapi
mungkinkah cita-cita tersebut dapat dicapai oleh negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura,
Thailan, Brunai Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos dan Myanmar) dalam waktu
kurang dari satu dasawarsa lagi. Berdasarkan catatan dan laporan dari berbagai
sumber menunjukkan bahwa cita-cita bersama yang terintegrasi dalam suatu
komunitas yang disebut Masyarakat Asean (Asean Community) ini masih harus
menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang terdapat pada masing-masing
negara anggota.
Beberapa tahapan awal mesti diwujudkan untuk
merealisasikan target atau sasaran bersama Masyarakat Asean tersebut, di
antaranya adalah melalui penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (Asean
Economic Community) pada tahun 2015.
Kesepakatan bersama untuk mengintegrasikan berbagai
negara Asean (Indonesia, Malaysia,
Filipina, Singapura, Thailand, Brunai Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos dan
Myanmar) yang masing-masing memiliki latar-belakang sosial-budaya, ideologi
politik, ekonomi dan kepentingan berbeda ke dalam suatu komunitas yang disebut
Masyarakat Ekonomi Asean ini masih menghadapi sejumlah kendala besar, khususnya
bagi Indonesia yang masih dihadapkan dengan berbagai masalah multi dimensi yang
sarat kepentingan.
Masyarakat Ekonomi Asean dengan sasarannya yang
mengintegrasikan ekonomi regional Asia Tenggara menggambarkan karakteristik
utama dalam bentuk pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang
sangat kompetitif, kawasan pengembangan ekonomi yang merata atau seimbang, dan
kawasan yang terintegrasi sepenuhnya menjadi ekonomi global. Sebagai pasar
tunggal kawasan terpadu Asean dengan luas sekitar 4,47 juta km persegi yang
didiami oleh lebih dari 600 juta jiwa dari 10 negara anggota ini diharapkan
dapat meningkatkan efisiensi dan memacu daya saing ekonomi kawasan Asean yang
diindikasikan melalui terjadinya arus bebas (free
flow) : barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal.
Kesiapan
Menjelang Pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean
Meski tercatat sebagai negara yang memiliki kekayaan
sumber daya alam melimpah ruah dengan luas dan populasi terbesar di antara
negara-negara lainnya di Asean, Indonesia diperkirakan masih belum siap
menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015. Pernyataan bernada skeptis
atas kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean juga diungkapkan
oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Tenaga Kerja, Benny
Soetrisno beberapa waktu lalu dalam Seminar Kesiapan Tenaga Kerja dalam
Menghadapi Pasar Asean.
Pernyataan tersebut adalah sangat beralasan mengingat
bahwa masih ada sejumlah masalah mendasar yang menimpa Indonesia dan harus
segera diatasi sebelum berlakunya Mayarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015.
Iklim investasi kurang kondusif yang diindikasikan melalui masalah ruwetnya
birokrasi, infrastruktur, masalah kualitas sumber daya manusia dan
ketenagakerjaan (perburuhan) serta korupsi merupakan sebagian dari masalah yang
saat ini masih menyandera pemerintah Indonesia.
Kendala-kendala tersebut di atas mengakibatkan Indonesia
belum dapat mensejajarkan diri untuk “tegak sama tinggi dan duduk sama rendah”
di antara negara-negara Asean lainnya. Kekhawatiran ini tercermin melalui
pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan yang menyebutkan bahwa
Indonesia masih harus mengerjakan banyak hal untuk mempersiapkan diri
menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Menteri ini juga mengakui bahwa Indonesia
bukan satu-satunya negara Asean yang masih memerlukan persiapan lebih banyak.
Kondisi serupa juga dialami oleh beberapa negara Asean
lainnya. Myanmar, misalnya, juga menghadapi kendala yang tidak jauh berbeda.
Bahkan para pengusaha Myanmar sendiri mengaku belum siap untuk bergabung dalam
pasar Masyarakat Ekonomi Asean.
Kekhawatiran atas kesiapan semua negara anggota Asean
untuk pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean juga terungkap melalui suvey yang
dilakukan oleh Kamar Dagang Amerika di Singapura. Survey yang melibatkan 475
pengusaha senior Amerika tersebut mengungkapkan bahwa 52 persen responden tidak
percaya Masyarakat Ekonomi Asean dapat diwujudkan pada tahun 2015.
Langkah & Persiapan Menghadapi Era Pasar Bebas Asean
Berangkat dari pertanyaan tersebut di atas, pemerintah
dituntut untuk segera mempersiapkan langkah & strategi menghadapi ancaman
hempasan gelombang tsunami ekonomi “Masyarakat Ekonomi Asean” dengan menyusun
dan menata kembali kebijakan-kebijakan nasional yang diarahkan agar dapat lebih
mendorong dan meningkatkan daya saing (competitiveness)
sumber daya manusia dan industri di Indonesia. Taraf daya saing nasional ini
perlu segera ditingkatkan mengingat bahwa berdasarkan Indeks Daya Saing Global
2010, tingkat daya saing Indonesia hanya berada pada posisi 75 atau jauh
tertinggal dibanding Vietnam (posisi 53) yang baru merdeka dan baru bergabung
ke dalam ASEAN.
Dengan kata lain, pemerintah harus segera memperkuat
kebijakan & langkah-langkah yang pro-bisnis
atau pro-job, bukan memperkuat
kebijakan & langkah populis seperti yang terjadi belakangan ini yang
diindikasikan dengan adanya kenaikan upah minimun regional (UMP/UMK) yang
sangat drastis di beberapa daerah pada awal tahun 2013 ini. Jika tidak,
Indonesia bisa dipastikan hanya akan menjadi pasar potensial bagi negara ASEAN
lainnya, bukannya menjadi pemain utama di kawasan Asean. Indonesia
disebut-sebut sebagai negara paling menarik bagi pengembangan usaha baru, yang
kemudian disusul oleh Vietnam, Thailan dan Myanmar.
Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari para pembuat
kebijakan hingga masyarakat umum sangatlah diperlukan untuk memastikan kesiapan
seluruh elemen bangsa dalam menghadapi pasar bebas yang disebut Masyarakat
Ekonomi Asean ini. Berbagai diskusi atau seminar sudah dilakukan pemerintah
dengan melibatkan para pakar dari berbagai lembaga pemerintah maupun
non-pemerintah guna memastikan kesiapan masyarakat Indonesia menghadapi Pasar
Bebas ASEAN 2015 yang menuntut efisiensi dan keunggulan produk yang lebih
kompetitif dan inovatif. Meski Masyarakat Ekonomi Asean dipandang sebagai
sebuah peluang positif bagi perkembangan ekonomi nasional, namun sejumlah
tantangan dan hambatan klasik yang terus menghantui Indonesia dari waktu ke
waktu mesti segera diatasi. Hambatan dan tantangan mendasar yang perlu dibenahi
pemerintah saat ini, antara lain, mencakup masalah : infrastruktur, birokrasi, masalah kualitas sumber daya manusia dan
masalah perburuhan, sinergi kebijakan nasional dan daerah, daya saing pengusaha
nasional, korupsi dan pungutan liar yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi
(high-cost economy).
Dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi perubahan dan
sekaligus mengatasi hambatan & tatangan tersebut, Pemerintah harus segera
merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategis terpadu dengan melibatkan
seluruh komponen bangsa dan pemangku kepentingan (stakeholder). Di samping itu, pembaruan dan perubahan (changes) menjadi sebuah kata kunci yang
mesti segera disosialisasikan dan diimplementasikan secara gradual atau
bertahap mengingat kemajukan dan keanekaragaman kareakteristik kehidupan sosial
dan ekonomi bangsa Indonesia
Akhirnya, seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu
pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean 2015, pemerintah juga harus semakin
menggencarkan kegiatan sosialisasi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 kepada seluruh
masyarakat, termasuk jajaran birokrasi di daerah dengan maksud agar tidak
terjadinya tumpang-tindih (overlapping)
antara kebijakan nasional dengan kebijakan daerah yang selalu mendasarkan
pengambilan keputusan berbasis otonomi daerah. (ID. NO. 13-04-01429)

