NAMA : DELLA IRFIANIS
NPM :
21211825
KELAS :
3EB10
Dugaan penyadapan yang dilakukan Pemerintah
Australia terhadap Indonesia kembali mencuat. Kali ini,tak tanggung-tanggung,
disebutkan penyadapan dilakukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu
Ani Yudhoyono dan para menteri.
Menanggapi hal ini, staf khusus presiden bidang hubungan internasional,Teuku Faizasyah mengatakan Pemerintah Australia harus segera mengklarifikasi kabar penyadapan tersebut. Apalagi kabar itu bukan kali pertama terdengar.
“Pemerintah Australia perlu klarifikasi hal ini ke pemerintah Indonesia,” katanya,Senin.
Menurutnya, hal tersebut sangatlah penting untuk segera menjernihkan suasana antara kedua negara. Ia beranggapan dengan adanya berita tersebut saja, terlepas diakui atau tidak, sudah berpotensi mengganggu hubungan kedua negara. “Ada berita tersebut saja sudah berpotensi mengganggu hubungan,” katanya.Ia pun menyampaikan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa telah melaporkan kabar tersebut ke Presiden SBY.
Sebelumnya, informasi soal penyadapan terhadap Indonesia dilansir AFP, Senin.Informasi tersebut didasarkan pada dokumen rahasia yang dibocorkan intel Amerika Serikat, Edward Snowden. Dokumen rahasia tersebut berhasil didapatkan media setempat, Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan media Inggris, The Guardian.
Dokumen tersebut menyebutkan Presiden SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia. Dokumen itu dengan jelas menyebutkan badan intelijen elektronik Australia, atau Direktorat Sandi Pertahanan telah menyadap aktivitas telepon genggam Presiden SBY selama 15 hari pada Agustus 2009 lalu. Saat itu, Australia masih dipimpin Perdana Menteri Kevin Rudd.
Daftar target penyadapan Australia itu menyebut nama-nama pejabat tinggi ternama Indonesia. Mulai dari Wakil Presiden Boediono, kemudian mantan wapres Jusuf Kalla, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Menko Polhukam dan juga Mensesneg.
ABC melaporkan salah satu dokumen rahasia tersebut berjudul '3G impact and update' yang berisi grafik upaya intelijen Australia untuk mengimbangi teknologi 3G yang digunakan Indonesia dan sejumlah negara kawasan Asia Tenggara lainnya.
Terdapat juga daftar sejumlah orang yang menjadi target penyadapan. Bahkan intelijen Australia memiliki rekomendasi untuk memilih salah satu nama tersebut dan menjadikannya target penyadapan, dalam kasus ini adalah kepala negara Indonesia.
Menanggapi hal ini, staf khusus presiden bidang hubungan internasional,Teuku Faizasyah mengatakan Pemerintah Australia harus segera mengklarifikasi kabar penyadapan tersebut. Apalagi kabar itu bukan kali pertama terdengar.
“Pemerintah Australia perlu klarifikasi hal ini ke pemerintah Indonesia,” katanya,Senin.
Menurutnya, hal tersebut sangatlah penting untuk segera menjernihkan suasana antara kedua negara. Ia beranggapan dengan adanya berita tersebut saja, terlepas diakui atau tidak, sudah berpotensi mengganggu hubungan kedua negara. “Ada berita tersebut saja sudah berpotensi mengganggu hubungan,” katanya.Ia pun menyampaikan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa telah melaporkan kabar tersebut ke Presiden SBY.
Sebelumnya, informasi soal penyadapan terhadap Indonesia dilansir AFP, Senin.Informasi tersebut didasarkan pada dokumen rahasia yang dibocorkan intel Amerika Serikat, Edward Snowden. Dokumen rahasia tersebut berhasil didapatkan media setempat, Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan media Inggris, The Guardian.
Dokumen tersebut menyebutkan Presiden SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia. Dokumen itu dengan jelas menyebutkan badan intelijen elektronik Australia, atau Direktorat Sandi Pertahanan telah menyadap aktivitas telepon genggam Presiden SBY selama 15 hari pada Agustus 2009 lalu. Saat itu, Australia masih dipimpin Perdana Menteri Kevin Rudd.
Daftar target penyadapan Australia itu menyebut nama-nama pejabat tinggi ternama Indonesia. Mulai dari Wakil Presiden Boediono, kemudian mantan wapres Jusuf Kalla, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Menko Polhukam dan juga Mensesneg.
ABC melaporkan salah satu dokumen rahasia tersebut berjudul '3G impact and update' yang berisi grafik upaya intelijen Australia untuk mengimbangi teknologi 3G yang digunakan Indonesia dan sejumlah negara kawasan Asia Tenggara lainnya.
Terdapat juga daftar sejumlah orang yang menjadi target penyadapan. Bahkan intelijen Australia memiliki rekomendasi untuk memilih salah satu nama tersebut dan menjadikannya target penyadapan, dalam kasus ini adalah kepala negara Indonesia.
Beberapa dokumen menunjukkan bahwa
Australia telah memata-matai Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, ibu
negara Kristiani dan beberapa menteri senior.
Hubungan antara Australia dan Indonesia telah memburuk dalam beberapa pekan ini
setelah terungkap bahwa mata-mata Australia menyadap telepon Presiden Indonesia
dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Namun, ketegangan itu mencair pekan ini
dengan sejumlah kegiatan diplomatik. Rangkaian
peristiwa itu mempengaruhi kerjasama soal para pencari suaka, perdagangan,
militer dan isu-isu lain.
Beberapa dokumen menunjukkan bahwa Australia telah memata-matai Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, ibu negara Ani Yudhoyono dan beberapa menteri senior. Skandal itu memicu Jakarta untuk membekukan kerjasama militer dan kerjasama-kerjasama lain, termasuk upaya memerangi kelompok yang memanfaatkan para pencari suaka untuk memasuki perairan Australia Utara.
Dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Menteri Australia Tony Abbott dilaporkan menjanjikan untuk memulihkan hubungan yang rusak ini. Surat Tony Abbot belum diungkapkan ke publik, tetapi SBY – panggilan akrab presiden Indonesia itu – mengatakan surat itu merupakan upaya untuk meredam kontroversi mata-mata itu.“Komitmen Perdana Menteri Australia adalah di masa depan Australia tidak akan pernah melakukan apapun yang akan merugikan dan mengganggu Indonesia,” kata Presiden Yudhoyono.
Presiden SBY mengatakan kedua negara kini akan menyusun sebuah tata prilaku untuk memastikan kembali agar hubungan kedua negara tidak akan dikacaukan dengan cara-cara semacam ini lagi.Yudhoyono menambahkan, “Saya akan menugaskan Menteri Luar Negeri atau seorang utusan khusus untuk membahas lebih jauh isu-isu sensitif secara lebih serius, termasuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia pasca kasus penyadapan ini. Bagi saya ini merupakan persyaratan dan batu loncatan”.
Belum diketahui apakah Perdana Menteri Australia Tony Abbot sudah minta maaf kepada Indonesia. Penolakan Tony Abbot sebelumnya untuk menjelaskan mengapa Australia menyadap telepon beberapa pejabat senior Indonesia itu telah menimbulkan kemarahan. Beberapa kelompok nasionalis menggelar demonstrasi di luar Kedutaan Besar Australia di Jakarta.
Perdana Menteri Tony Abbot menyambut baik upaya Indonesia untuk mengatasi persoalan. Ia mengatakan, “Apa yang diusulkan Presiden SBY adalah utusan khusus yang dipercaya mengadakan pertemuan dalam beberapa hari ini untuk menyelesaikan isu apapun yang masih mengganjal dalam hubungan kedua negara. Saya kira ini cara yang baik ke depan dan saya akan mewujudkannya dalam pernyataan beberapa hari mendatang dan kemudian kita bisa menanggapinya secara lebih menyeluruh.”
Sebelum tata perilaku baru itu dirumuskan, kerjasama bilateral dalam bidang inteljen dan penyelundupan manusia akan tetap dibekukan.Tony Abbot berharap kontroversi ini akan segera berakhir."Jelas saya ingin masalah ini diselesaikan secepatnya. Saya ingin diselesaikan seteguh dan untuk selamanya. Pekan ini benar-benar menegangkan. Dalam semua hubungan tetap ada masalah," jelas Abbott.
Meskipun Australia berupaya meredakan ketegangan dengan Indonesia, tetap ada keprihatinan bahwa perdagangan kedua negara mungkin dirugikan akibat skandal mata-mata ini.
Brian Scott, Wakil CEO Sementara Asosiasi Eksportir Ternak Northern Territory Livestock Exporters Association di Australia mengatakan kontroversi itu mengkhawatirkan industri ternak Australia.“Kita semua akan menjadi sangat naïf jika mengira negara-negara berdaulat tidak mengumpulkan informasi tentang satu sama lain. Namun demikian industri ternak kami yang paling signifikan adalah dengan Indonesia,” ujar Scott.
Perdagangan antara kedua negara di Asia Pasifik ini bernilai sekitar 11 milyar dollar setiap tahun. Para analis yakin skandal penyadapan telepon dapat mengganggu hubungan perdagangan.
Tim Harcourt dari Sekolah Bisnis Australia di Universitas New South Wales mengatakan ketidakpercayaan jangka pendek ini akan mempengaruhi harmonisasi dalam jangka waktu yang lebih panjang.
“Saya kira yang terutama Indonesia ingin adanya ketahanan pangan, layanan keuangan, teknologi dan akses pada institusi-institusi pendidikan Australia. Jadi dalam jangka panjang, mereka ingin adanya hubungan mantap yang baik dengan Australia. Tetapi mereka saat ini sedikit enggan untuk memiliki perjanjian investasi bilateral atau perjanjian perdagangan apapun," papar Harcourt.
Kontroversi mata-mata itu merupakan ancaman paling serius bagi hubungan bilateral kedua negara sejak Australia mendukung pemisahan Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999. Beberapa pakar mengatakan kerjasama militer dan upaya-upaya bersama untuk membendung arus pencari suaka yang bertolak dari Indonesia dengan menggunakan kapal menuju ke Australia, bisa dipulihkan kembali dalam waktu satu atau dua bulan.
Beberapa dokumen menunjukkan bahwa Australia telah memata-matai Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, ibu negara Ani Yudhoyono dan beberapa menteri senior. Skandal itu memicu Jakarta untuk membekukan kerjasama militer dan kerjasama-kerjasama lain, termasuk upaya memerangi kelompok yang memanfaatkan para pencari suaka untuk memasuki perairan Australia Utara.
Dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Menteri Australia Tony Abbott dilaporkan menjanjikan untuk memulihkan hubungan yang rusak ini. Surat Tony Abbot belum diungkapkan ke publik, tetapi SBY – panggilan akrab presiden Indonesia itu – mengatakan surat itu merupakan upaya untuk meredam kontroversi mata-mata itu.“Komitmen Perdana Menteri Australia adalah di masa depan Australia tidak akan pernah melakukan apapun yang akan merugikan dan mengganggu Indonesia,” kata Presiden Yudhoyono.
Presiden SBY mengatakan kedua negara kini akan menyusun sebuah tata prilaku untuk memastikan kembali agar hubungan kedua negara tidak akan dikacaukan dengan cara-cara semacam ini lagi.Yudhoyono menambahkan, “Saya akan menugaskan Menteri Luar Negeri atau seorang utusan khusus untuk membahas lebih jauh isu-isu sensitif secara lebih serius, termasuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia pasca kasus penyadapan ini. Bagi saya ini merupakan persyaratan dan batu loncatan”.
Belum diketahui apakah Perdana Menteri Australia Tony Abbot sudah minta maaf kepada Indonesia. Penolakan Tony Abbot sebelumnya untuk menjelaskan mengapa Australia menyadap telepon beberapa pejabat senior Indonesia itu telah menimbulkan kemarahan. Beberapa kelompok nasionalis menggelar demonstrasi di luar Kedutaan Besar Australia di Jakarta.
Perdana Menteri Tony Abbot menyambut baik upaya Indonesia untuk mengatasi persoalan. Ia mengatakan, “Apa yang diusulkan Presiden SBY adalah utusan khusus yang dipercaya mengadakan pertemuan dalam beberapa hari ini untuk menyelesaikan isu apapun yang masih mengganjal dalam hubungan kedua negara. Saya kira ini cara yang baik ke depan dan saya akan mewujudkannya dalam pernyataan beberapa hari mendatang dan kemudian kita bisa menanggapinya secara lebih menyeluruh.”
Sebelum tata perilaku baru itu dirumuskan, kerjasama bilateral dalam bidang inteljen dan penyelundupan manusia akan tetap dibekukan.Tony Abbot berharap kontroversi ini akan segera berakhir."Jelas saya ingin masalah ini diselesaikan secepatnya. Saya ingin diselesaikan seteguh dan untuk selamanya. Pekan ini benar-benar menegangkan. Dalam semua hubungan tetap ada masalah," jelas Abbott.
Meskipun Australia berupaya meredakan ketegangan dengan Indonesia, tetap ada keprihatinan bahwa perdagangan kedua negara mungkin dirugikan akibat skandal mata-mata ini.
Brian Scott, Wakil CEO Sementara Asosiasi Eksportir Ternak Northern Territory Livestock Exporters Association di Australia mengatakan kontroversi itu mengkhawatirkan industri ternak Australia.“Kita semua akan menjadi sangat naïf jika mengira negara-negara berdaulat tidak mengumpulkan informasi tentang satu sama lain. Namun demikian industri ternak kami yang paling signifikan adalah dengan Indonesia,” ujar Scott.
Perdagangan antara kedua negara di Asia Pasifik ini bernilai sekitar 11 milyar dollar setiap tahun. Para analis yakin skandal penyadapan telepon dapat mengganggu hubungan perdagangan.
Tim Harcourt dari Sekolah Bisnis Australia di Universitas New South Wales mengatakan ketidakpercayaan jangka pendek ini akan mempengaruhi harmonisasi dalam jangka waktu yang lebih panjang.
“Saya kira yang terutama Indonesia ingin adanya ketahanan pangan, layanan keuangan, teknologi dan akses pada institusi-institusi pendidikan Australia. Jadi dalam jangka panjang, mereka ingin adanya hubungan mantap yang baik dengan Australia. Tetapi mereka saat ini sedikit enggan untuk memiliki perjanjian investasi bilateral atau perjanjian perdagangan apapun," papar Harcourt.
Kontroversi mata-mata itu merupakan ancaman paling serius bagi hubungan bilateral kedua negara sejak Australia mendukung pemisahan Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999. Beberapa pakar mengatakan kerjasama militer dan upaya-upaya bersama untuk membendung arus pencari suaka yang bertolak dari Indonesia dengan menggunakan kapal menuju ke Australia, bisa dipulihkan kembali dalam waktu satu atau dua bulan.
Menteri Luar Negeri
Australia Julie Bishop menemui Menlu Marty Natalegawa di Kementerian Luar
Negeri Jakarta, Kamis, kunjungan pertama pejabat tinggi negara tersebut ke
Indonesia sejak munculnya ketegangan terkait dugaan penyadapan atas percakapan
telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa pejabat lainnya.
Usai pertemuan yang berlangsung tertutup, Bishop menyampaikan rasa penyesalan yang mendalam dari pemerintah Australia terkait peristiwa tersebut, dengan menambahkan bahwa Australia berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama.
“Kami menyesalkan peristiwa yang mengarah pada situasi ini, kami menyesalkan tindakan-tindakan yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rakyat Indonesia terluka. Pemerintahan (Perdana Menteri Tony) Abbott menegaskan tidak akan melakukan apapun, dengan menggunakan aset-aset dan sumber-sumber daya di pemerintahan, dengan berbagai cara untuk menyakiti Indonesia. Ini adalah komitmen pemerintah Abbott,” ujar Bishop pada jumpa pers gabungan. Ia menambahkan, pemerintah Australia menyambut baik usulan penetapan tata perilaku yang diajukan Presiden Yudhoyono dalam memulihkan kembali hubungan kerja sama kedua negara.
Marty mengatakan pemerintah Indonesia menyambut baik komitmen Perdana Menteri Abbott untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau mengganggu kepentingan Indonesia.“Kita menggarisbawahi dan memahami betapa pentingnya hubungan bilateral kedua negara,” ujarnya.
Meski demikian Marty menegaskan, hubungan bilateral kedua negara, khususnya menyangkut masalah pertukaran informasi, intelijen dan kerjasama militer masih dihentikan sementara sampai terciptanya komitmen bersama.
“Khusus mengenai tiga bidang kerja sama yang ditangguhkan pelaksanaannya, tentu ini tetap demikian halnya. Namun tadi sepakat, sementara penangguhan itu dilakukan, akan ada komunikasi kedua belah pihak untuk memastikan hal-hal yang muncul sebagai akibat dari penangguhan kerja sama tersebut bisa dikomunikasikan dengan baik antar kedua negara,” ujarnya.
Lebih lanjut Marty menjelaskan ini baru tahap awal pertemuan demi pertemuan yang akan berlangsung ke depannya untuk mematangkan langkah-langkah normalisasi hubungan Indonesia-Australia.
“Terutama penyusunan yang dinamakan common understanding, joint understanding, atau code of conduct ke depannya. Ini tentu kita akan lakukan setelah tahapan pertama. Ini masih tahapan pertama. Komunikasi masih akan terus berjalan,” ujarnya.
Usai pertemuan yang berlangsung tertutup, Bishop menyampaikan rasa penyesalan yang mendalam dari pemerintah Australia terkait peristiwa tersebut, dengan menambahkan bahwa Australia berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama.
“Kami menyesalkan peristiwa yang mengarah pada situasi ini, kami menyesalkan tindakan-tindakan yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rakyat Indonesia terluka. Pemerintahan (Perdana Menteri Tony) Abbott menegaskan tidak akan melakukan apapun, dengan menggunakan aset-aset dan sumber-sumber daya di pemerintahan, dengan berbagai cara untuk menyakiti Indonesia. Ini adalah komitmen pemerintah Abbott,” ujar Bishop pada jumpa pers gabungan. Ia menambahkan, pemerintah Australia menyambut baik usulan penetapan tata perilaku yang diajukan Presiden Yudhoyono dalam memulihkan kembali hubungan kerja sama kedua negara.
Marty mengatakan pemerintah Indonesia menyambut baik komitmen Perdana Menteri Abbott untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau mengganggu kepentingan Indonesia.“Kita menggarisbawahi dan memahami betapa pentingnya hubungan bilateral kedua negara,” ujarnya.
Meski demikian Marty menegaskan, hubungan bilateral kedua negara, khususnya menyangkut masalah pertukaran informasi, intelijen dan kerjasama militer masih dihentikan sementara sampai terciptanya komitmen bersama.
“Khusus mengenai tiga bidang kerja sama yang ditangguhkan pelaksanaannya, tentu ini tetap demikian halnya. Namun tadi sepakat, sementara penangguhan itu dilakukan, akan ada komunikasi kedua belah pihak untuk memastikan hal-hal yang muncul sebagai akibat dari penangguhan kerja sama tersebut bisa dikomunikasikan dengan baik antar kedua negara,” ujarnya.
Lebih lanjut Marty menjelaskan ini baru tahap awal pertemuan demi pertemuan yang akan berlangsung ke depannya untuk mematangkan langkah-langkah normalisasi hubungan Indonesia-Australia.
“Terutama penyusunan yang dinamakan common understanding, joint understanding, atau code of conduct ke depannya. Ini tentu kita akan lakukan setelah tahapan pertama. Ini masih tahapan pertama. Komunikasi masih akan terus berjalan,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar